Artikel Prof. Saut Gurning – Posisi Indonesia di Selat Malaka Selat Singapura masih lemah

0
344

SURABAYA – Lemahnya keberadaan Indonesia di tengah diplomasi negara tetangga Singapura & Malaysia.

  • Dari sembilan sektor di Selat Malaka dan Selat Singapura (dimana wilayah teritorial Indonesia cukup dominan apalagi area laluan Timur (east-bound) tidak ada satupun VTS Indonesia yang ikut mengendalikan trafik. Yang ada hanya VTS Singapura dan Malaysia.
  • Wilayah Indonesia (khususnya di sekitar Propinsi Kepri dan Sumatera Utara) yang mendapatkan berbagai polusi pencemaran minyak akibat kecelakaan maupun aktivitas pelayaran dan industri di sekitar Selat Malaysia dan Selat Singapura.
  • Marine Electronic Highway Centre yang berada di Batam tidak mendapatkan dukungan negara littoral states dan menjadi beban Indonesia untuk mempertahankan serta memperbaharuinya .
  • Indonesia memiliki alat-alat navigasi (42) yang harus diperbaiki dan dirawat oleh Indonesia untuk kepentingan Malaysia dan Singapura.
  • Diplomasi “halus” negara tetangga menerapkan skema Voluntary Pilot Service (VPS) untuk lebih mengakomodasi kepentingan Malaysia dan Singapura.
Sembilan sektor yang dikuasai Malaysia dan Singapura & tidak ada oleh Indonesia

Kerugian dan efek pencemaran yang dialami Indonesia :

  • Mendegradasi potensi wilayah perikanan Indonesia, khususnya di wilayah Kepri dan wilayah Sumatera lainnya.
  • Demikian juga dengan potensi wisata bahari nasional di kedua wilayah tersebut.
  • Hilangnya potensi pendapatan nelayan serta entitas pariwisata nasional di sekitar wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.
  • Membebani anggaran nasional guna membersihkan berbagai polusi yang terjadi selama ini dan terus terjadi tersebut.
  • Kurangnya respon negara tetangga (littoral-states) untuk membantu penyelesaian pencemaran tersebut
Limbah pencemaran aktivitas selat di sejumlah wilayah Indonesia (KKP & KEMENKOMAR 2019)

Voluntary pilot service (VPS) menjadi diplomasi pelemahan kepentingan Indonesia di Selat Malaka & Selat Singapura (Capt Achmad Irfan)

  • Memanfaatkan wilayah teritori Selat Malaka dan Selat Singapura untuk manfaat bisnis negara tetangga khususnya untuk aktivitas: layanan pandu, layanan ship to ship transfer, layanan suplai bahan bakar, suplai logistik kapal, suplai suku cadang kapal hingga layanan pembersihan pencemaran laut.
  • Memfasilitasi pandu asing (dari Malaysia dan Singapura) untuk melaksanakan pemanduan di wilayah teritori Indonesia.
  • Memakai definisi “Marine Advisory” sebagai terminologi yang tidak dapat diatur oleh berbagai aturan IMO (International Maritime Organisation) khususnya untuk aktivitas business to business yang tidak lagi mengindahkan persoalan teritori negara Indonesia.
  • Memanfaatkan kelemahan Indonesia yang kurang memiliki awareness yang tinggi untuk memanfaatkan potensi Selat Malaka dan Selat Singapura.

Faktor determinan kelemahan Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura

  • Lemahnya VTS Indonesia untuk terlibat memonitor dan mengendalikan operasi Selat Malaka dan Selat Singapura akibat keengganan negara tetangga memberikan peluang operasi dan pengendalian kepada Indonesia.
  • Akibatnya Indonesia lewat VTS dan Aton sekitar Selat Malaksa dan Selat Singapura tidak dapat memanfaatkan potensi bisnis maritime bagi kepentingan Indonesia.
  • Tidak ada perencanaan serta strategi kuat dalam jangka panjang untuk memperkuat armada, SDM, fasilitas serta kepentingan ekonomi maritim Indonesia di wilayah ini.
  • Diplomasi kita tidak kuat dalam berbagai forum bersama baik antara negara pantai (littoral-states) sekitar Selat Malaka dan Singapura juga dengan negara pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura.
  • Kurangnya koordinasi berbagai kementerian dan entitas terkait untuk pemanfaatan Selat Malaka dan Selat Singapura.
  • Lemahnya posisi Indonesia akhirnya berdampak pada lemahnya kedaulatan Indonesia di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura lewat wilayah teritori kita

Lihat artikel lengkap klik disini

Comments are closed.