Tepis Mimpi, IPERINDO Berharap Dukungan Pemda Jadikan Jatim Pusat Industri Maritim

0
85

SURABAYA – Berbagai macam persoalan yang dihadapi industri maritim khususnya bidang galangan kapal di Jawa Timur sangat membutuhkan perhatian dan dukungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya agar lebih bergairah hidupnya sehingga bisa menjadi  daerah Industri Maritim yang besar. Hal itu diungkapkan Sekretaris  Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai (IPERINDO) Cabang Jawa Timur, Andi Yusuf yang mengatakan bagaimana mungkin kita bisa menjadi pusat Industri Maritim sedang kondisi galangan yang ada saat ini sepertinya mulai susah bernafas.

“Ibarat manusia, galangan khususnya ada di Jatim nafasnya sudah senin-kamis tersengol-sengol karena minimnya pembangunan kapal yang dikerjakan hingga saat ini. Kita ingin menepis bahwa itu hanya sebuah mimpi Jatim Jadi Pusat Industri Maritim kalau semua pihak bisa menguatkan,” kata Yusuf, Rabu (21/8/2019) mengulangi pernyataannya yang sudah disampaikan beberapa hari lalu saat mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan Menteri Perhubungan di kalianget Madura yang juga dihadiri Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H Purnomo, dan Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Yusuf mengaku, persoalan yang dihadapi IPERINDO memang kompleks, disamping persoalan order pembangunan kapal baru yang selama ini hanya didominasi oleh pesanan pemerintah pusat juga masalah lahan pengolahan limbah industri hasil kegiatan galangan, dan akses jalan dari Gresik lewat Manyar yang kurang memadahi karena sempit serta kemacetannya sangat tinggi sehingga penggunajasa enggan mengerjakan kapalnya untuk lakuka perbaikan berkala di galangan yang berada di wilayah sepanjang pantai Lamongan.

“Kondisi perusahaan galangan saat ini sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya Gubenur Jatim agar diketahui kalau Jatim cukup banyak memiliki indutri galangan kapal yang sangat menyerap banyak tenaga kerja serta persoalan limbah industri dan akses jalannya,” terangnya.

Bagaimana tidak, Yusuf menambahkan, dukungan itu sangat penting, mengingat mayoritas pengerjaan kapal disetiap galangan yang ada adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait pembangunan kapal baik itu kebutuhan untuk kapal-kapal negara (KN) yang digunakan untuk fungsi patroli perairan maupun kapal-kapal angkutan antar pulau, dalam hal ini kapal perintis sudah mengalami penurunan karena proyek pengadaan kapal itu sendiri sudah seratus persen terselesaikan.

“Dengan kita matur (menyampaikan.red) kepada Gubenur Jatim, tentu berharap adanya hal serupa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan adanya pembangunan kapal-kapal, mungkin jenis untuk  wisata, nelayan atau sejenisnya sehingga bisa memberikan kita kegiatan,” katanya.

Sehingga kita berharap, lanjut Yusuf, bisa berbincang-bincang dengan Gubenur Khofifah guna membicarakan persoalan hyang dihadapi IPERINDO secara keseluruhan. Ini akan kita keluhkan karena sektor industri galangan yang ada di Jatim juga cukup besar menyumbang pendapatan daerah jawa Timur sehingga pantaslah kiranya persoalan galangan untuk diketahui Gubenur.

“Kami secara sekilas sudah menyampaikan kepada beliau (Gubenur.red) saat bertemu diacara kunjungan Menhub di Madura beberapa waktu lalu, dan nantinya kita berharap bisa bertemu secara formal guna membicarakan hal tersebut,” imbuhnya.

Sementara, Ketua IPERINDO Cabang Jawa Timur, Momon Hermono mengaku, persoalan yang dihadapi industri galangan selalu berhadapan dengan hukum bila salah mengelolah limbah yang telah dihasilkan, sehingga Iperindo harus dijembatani pemerintah karena kerjanya padat karya yang mempertaruhkan banyak pekerja.

“Kami membutuhkan keseriusan pemeritah khususnya Provinsi Jawa Timur agar kami bisa eksis dan menjadikan pusat industri maritim di Indonesia,” ujarnya.

Harus diingat, lanjut Momon, di jawa timur ini industri galangan itu cukup besar menyumbang pendapatan daerah melalui sektor pajak. Untuk itu, pantaslah kalau persoalan yang dihadapi perusahaan galangan itu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Rata-rata kapal yang docking bisa menghabiskan 500 juta satu kapal. Kalau pajaknya 10 persennya harus dibayarkan pajak kan cukup besar. Kalau 30 kapal dari galangan yang ada sudah berapa. Belum yang di daerah lain di Jatim maupun dari perusahaan sub kontraktor terkait,” jelasnya.

Sehingga, Momon memandang, kita perlu berkeluh kesah kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait persoalan yang membelenggu perusahaan Galangan Jatim. Mirisnya lagi, kebutuhan air bersih guna pelaksanaan proses engerjaan dan perawatan kapal di Lamongan belum tersedia sehingga harus beli dengan menggunakan tanki. Persoalan itu semua harusnya diperhatikan, bagaimana Jawa Timur bisa menjadi pusat industri maritim kalau pemerintah tidak care.

“Wadul (mengadu.jawa.red) ke Gubenur berharap ada perhatian. Kehadiran instalasi limbah yang direncanakan pemprov Jatim di daerah Dawarbalandong Mojokerto itu akan menjadi solusi bila segera hadir. Ditambah lagi bertahun-tahun PDAM belum ada di sepanjang tempat perusahaan Galangan di Lamongan dan harusnya itu juga menjadi perhatian,” harap Momon.

Namun begitu, Yusuf menyambung, seluruh industri galangan kapal yang ada dalam wadah IPERINDO bertekad mempertahankan pekerja yang menjadi aset perusahaan meski kondisi mulai terpuruk. Sehingga dengan semjua anggota lakukan komunikasi untuk saling menguatkan dalam hal bergagi peran dalam sebuah pekerjaan yang di dapat.

“Bila perusahaan galangan yang lebih besar mendapatkan pekerjaan diharapkan dapat melibatkan yang lebih kecil untuk ikut mengerjakannya juga sehingga saling menopang karena kita tidak berharap adanya pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pegawai akibat nihilnya pekerjaan,” pungkasnya. (Amd/RG)

Comments are closed.