Indonesia Dukung Peningkatan Domestic Ferry Safety Di Sidang IMO MSC Ke 101

0
183

(maritimedia.com) – SURABAYA – Indonesia terus berperan aktif dalam sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 di London, Inggris yang telah berlangsung dari tanggal 5 s.d. 14 Juni 2019.

Salah satunya yang terkait dengan pembahasan mengenai Domestic Ferry Safety atau keselamatan kapal penyeberangan dengan memberikan dukungan atas proposal peningkatan keselamatan kapal penyeberangan yang disampaikan oleh Pemerintah China.

“Indonesia mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh negara anggota IMO untuk meningkatkan keselamatan kapal penyeberangan,” kata Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Raymond Sianturi di London Inggris (13/6/19).

Lebih lanjut, Raymond mengatakan, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan telah melaksanakan workshop Hazid/Scoping Exercise on domestic ferry safety di bulan November 2018 dalam kerangka kerjasama IMO Integrated Technical Cooperation Program (ITCP) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang maritim.

“Indonesia secara nyata juga telah bekerjasama dengan Singapura terkait peningkatan keselamatan kapal penyeberangan di wilayah perairan Singapura, Batam dan sekitarnya,” ucap Raymond.

Raymond menyebutkan, Indonesia dengan 18 negara anggota Dewan IMO lainnya juga terlibat aktif terhadap keputusan mengamandemen sejumlah konvensi wajib yang dikeluarkan oleh IMO sebelumnya.

Diantaranya yaitu: konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan koda-koda lainnya seperti Fire Safety System (FSS) Code, International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low Flashpoint Fuel (IGF Code), Life Saving Appliance (LSA) Code, International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code), Enhanced Programme of Inspection during Surveys of Bulk Carrier (ESP) Code dan International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code.

“Indonesia memberikan kontribusinya terhadap rencana amandemen sejumlah konvensi wajib yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari sektor maritim di Indonesia dan juga dunia. Adapun amandemen tersebut dilakukan terhadap konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia,” pungkas Raymond dilansir Humas Laut Kemenhub.

Comments are closed.