Perkuat Koordinasi Sektor Kemaritiman dan Pariwisata, Tujuh Pimpinan Lembaga Negara Tanda Tangani MoU

0
132

(maritimedia.com) – SURABAYA – Tujuh pimpinan Kementerian/Lembaga negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26-3-2019).

Penandatanganan MoU ini sebagai upaya pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga setelah kasus rusaknya terumbu karang yang ditabrak oleh Kapal Pesiar berbendera Panama MV Caledonian Sky pada tahun 2017 lalu.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan pentingnya MoU tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antar instansi.

“Penting pula untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pertukaran informasi mengenai keterpaduan kebijakan kelautan Indonesia di sektor keselamatan pelayaran, pelindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari,” kata Menko Luhut dalam siaran pers Kemenko Bidang Kemaritiman.

Lebih lanjut Menko Luhut mengatakan, Pemerintah berharap kunjungan wisatawan dari luar negeri bisa bertambah dengan tren meningkatnya kunjungan wisatawan menggunakan kapal wisata / cruise ship.

Menko Luhut menyebutkan, Pemerintah berharap wisatawan dari luar negeri dapat masuk ke lima pelabuhan besar di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Benoa Bali.

“Kita harapkan mereka singgah paling tidak di lima pelabuhan besar di Indonesia, lalu melanjutkan ke tempat wisata lain tidak hanya di Bali tapi ada tujuan yang lain, misalnya ke Mandalika lalu dari Mandalika menuju ke tempat-tempat lain di sekitar itu,” ucap Menko Luhut di Jakarta.

Namun demikian, Menko Luhut mengatakan, Pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Karena itulah, koordinasi antar kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat.

Menko Luhut menjelaskan, dengan adanya koordinasi antar kementerian terkait, misalnya KLHK yang berwenang menetapkan dan membuat peta wilayah konservasi dengan Kemenhub yang berwenang untuk menyusun peta navigasi, diharapkan insiden kapal MV Caledonian Sky tidak terjadi lagi dimasa mendatang.

“Terkait dengan keselamatan pelayaran, dengan kejadian kandasnya kapal pesiar negara asing (MV Caledonian Sky) merupakan salah satu kasus yang menyebabkan kerugian rusaknya terumbu karang di kawasan konservasi terumbu karang di Radja Ampat,” jelas Menko Luhut.

Menko Luhut juga menyatakan keprihatinannya atas rusaknya 1,8 hektar terumbu karang di Radja Ampat, oleh kapal pesiar berbendera Panama, karena memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melakukan rehabilitasi.

“Oleh karena itu kita berharap tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kita bikin peta yang bagus dan melakukan koordinasi dengan baik,” tegas Menko Luhut.

Menko Luhut menambahkan, peraturan yang sudah ada belum cukup untuk melindungi kawasan konservasi. Selain itu, peraturan perundangan yang mengevaluasi kebijakan masuknya kapal wisata ke daerah konservasi juga belum ada.

“Pemerintah, masih perlu memperkuat koordinasi serta eksekusi koordinasi, terutama di sektor keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari,” pungkas Menko Luhut.

Hadir sebagai penandatangan MoU antara lain Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna.

Comments are closed.