KKP Dorong Pengusaha Jepang Investasi Penguatan Cold Chain dan Logistik

0
146

(maritimedia.com) – SURABAYA – Hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Berbagai kerja sama yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terus ditingkatkan di antaranya kerja sama pembangunan infrastruktur pendukung dan fasilitas logistik di beberapa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), penyelenggaraan business forum dan pameran, riset/kajian maupun studi banding melalui organisasi seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan External Trade Organization (JETRO).

Dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha dan meningkatkan investasi kerja sama Jepang dan Indonesia, JETRO bersama 13 perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perikanan dan usaha pendukungnya melakukan kunjungan ke Jakarta dan Bitung pada 29 Januari hingga 1 Februari 2019.

Salah satu rangkaian kegiatan kunjungan tersebut adalah pelaksanaan event Indonesia-Japan Business and Investment Forum pada tanggal 29 Januari 2019 bertempat di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV lantai 15, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.

Hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto sebagai perwakilan dari KKP.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan bahwa berkat kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, posisi sumber daya perikanan Indonesia selama empat tahun terakhir merupakan periode yang paling produktif secara global.

“Our fisheries resources are bounced back already setelah empat tahun kita melakukan moratorium dan pembatasan jenis alat penangkapan ikan,” kata Nilanto Perbowo dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Nilanto mengatakan, berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia, baik yang sifatnya bermigarasi jauh (high-migratory species) maupun yang bergerak di antara kedua negara (standing stock).

“Hal ini penting mengingat perikanan menjadi sumber daya hayati yang vital untuk keberlangsungan food security global di masa mendatang,” tegas Nilanto.

Oleh karenanya, Nilanto mengajak pemerintah maupun pelaku usaha di Jepang untuk mendukung upaya keberlanjutan sektor perikanan dalam berbisnis.

“Pada saat yang bersamaan, kita terbatas dengan sistem lemari pendingin (cold storage), cold-chain. Oleh karena itu, pemerintah mengundang para investor Jepang untuk berinvestasi mengisi kesempatan usaha terkait sistem cold-chain,” ucap Nilanto.

Nilanto menambahkan, perubahan yang sedang terjadi saat ini sedemikian cepat dan opportunity is not coming for the second time. Stok ikan kita sedang bounce back, pulih. Sementara di sisi lain, kita membutuhkan cold chain system in place.

“Cold chain system ini termasuk dengan ketersediaan listrik di pantai-pantai di pesisir maupun keperluan logistik,” jelas Nilanto.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menekankan tentang keberlanjutan sumber daya dalam melakukan bisnis perikanan di Indonesia.

“Perlunya menjaga keberlanjutan ketersediaan perikanan di Indonesia guna memastikan food security dan keberlanjutan bisnis perikanan di masa mendatang. “Sustainable sources, sustainable business,” kata Menteri Susi dalam keterangan resmi KKP.

Menteri Susi meluruskan bahwa reformasi bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bukan bertujuan untuk membatasi bisnis, mengurangi porsi bisnis, atau pun mengurangi keuntungan pengusaha. Melainkan untuk membuat industri perikanan lebih mudah mendapatkan sumber material yang berkelanjutan melalui komitmen yang dibangun bersama.

“Kita ingin pasar sudah mulai mengenali sustainability policy yang dilakukan sebuah negara. Saya berharap Jepang akan mendukung policy-policy publik yang menjaga keberlanjutan dari sumber daya alam kita. Untuk apa? Untuk bisnis terus jalan, bukan untuk menyusahkan pengusaha,” tegas Menteri Susi.

Di akhir pemaparanya, Menteri Susi juga meminta Jepang untuk menurunkan tarif impor terhadap komoditas perikanan dari Indonesia menjadi nol persen.

“Ini bukan untuk kepentingan perusahaaan-perusahaan Indonesia, tetapi untuk perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Jadi, tolong setujui itu (red: penurunan tarif impor produk perikanan) tanpa syarat,” tutup Menteri Susi.

Comments are closed.