KKP Perketat Pengawasan Kapal Ikan Tak Berizin dengan “Naming dan Shaming”

0
108

(maritimedia.com) – SURABAYA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan kapal tak berizin dengan kebijakan “Naming dan Shaming” yang akan diberlakukan mulai Februari 2019.

Hal ini dikarenakan maraknya kepemilikan kapal ikan yang tidak memiliki izin atas pengeluaran surat izin penangkapan ikan (SIPI) menjadi faktor utama pelaksanaan kebijakan “Naming dan Shaming”.

Di samping itu, tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan dalam negeri sangat rendah. Masih banyak ditemukan kecurangan dalam pelaporan ukuran dan jumlah tangkapan kapal.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengumumkan ke publik soal kepemilikan kapal tangkap ikan yang tidak berizin.

“Semua nama pemilik kapal, posisinya di mana, status [penghasilan] berapa akan saya umumkan ke publik,” ujarnya dalam pertemuan bersama para pemimpin media di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat kemarin (25/1).

Menurut Menteri Susi, langkah tersebut diambil lantaran agar para pemilik kapal tangkap patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, publik dapat mengetahui serta mengawasi perusahaan-perusahaan penangkapan ikan yang “bandel” namun kerap menyalahkan pemerintah atas tidak dikeluarkannya surat izin penangkapan ikan (SIPI).

“Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan per tanggal 1 Februari 2019,” tegas Menteri Susi dilansir KKPNews.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, menambahkan ada beberapa tujuan yang ingin di capai dengan adanya kebijakan ini, antara lain meencegah aktivitas manipulasi terkait syarat wajib untuk pengeluaran SIPI berupa laporan kegiatan penangkapan (LKP) dan laporan kegiatan usaha (LKU) dan memperketat pengawasan dengan keterliban publik.

“Misalnya x kapalnya berapa, ukurannya berapa, teman-teman bisa mengikuti semua. Kami ingin masyarakat memahami. Perusahaan, kan, wajib serahkan LKP dan LKU. Nah, ternyata laporannya jauh lebih rendah dari fisik kapalnya. Ini yang kami sebut tadi ‘under reported’,” ucap Nilanto Perbowo.

Comments are closed.