Dirjen Hubla Tegaskan Shipper Wajib Mendokumentasikan Berat Kotor Peti Kemas Sebelum Di Muat Ke Kapal

274
7570

(maritimedia.com) – SURABAYA – Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Tonny Budiono mengatakan sebelum peti kemas di muat ke kapal, Shipper bertanggung jawab untuk memperoleh dan mendokumentasikan Verified Gross Mass of Container (VGM).

Hal itu tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/4/DJPL-16 tentang Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi yang di Angkut di Kapal atau Verified Gross Mass of Container (VGM).

“Peti kemas bersama kemasan dan muatan di dalamnya tidak boleh diangkut ke kapal apabila nakhoda atau terminal peti kemas belum mendapatkan dan mengetahui berat kotor aktual peti kemas terverifikasi, sebelum kapal melakukan proses pemuatan,” kata Dirjen Hubla Tonny Budiono di Jakarta.

Toni menjelaskan selain Shipper dalam pelaksanaan penentuan VGM dapat dilakukan oleh pihak ketiga asalkan memenuhi persyaratan.

Yakni pihak ketiga harus berbadan hukum bidang jasa transportasi atau kepelabuhanan atau pelayanan bongkar muat peti kemas. Selain itu, harus menggunakan peralatan yang terkalibrasi secara berkala dan bersertifikat.

Persyaratan lainnya adalah ditunjuk dan memiliki kesepakatan dengan shipper. Diketahui oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani aspek kepelabuhanan. Juga memiliki prosedur penimbangan yang mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui UPT yang menangani kepelabuhanan.

Dirjen Hubla mengancam akan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut, berupa pelarangan pengangkuan peti kemas ke kapal. Sehingga dapat berakibat pada pembiayaan termasuk penundaan pemuatan ke kapal atau pengembalian peti kemas sesuai pengaturan kontrak antara pelaku usaha.

Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO) telah mengamandemen aturan mengenai Safety of Life at Sea (SOLAS) tentang Verified Gross Mass (VGM), yang mewajibkan seluruh stake holder untuk melakukan verifikasi berat kotor kontainer ekspor miliknya.

Hal ini merujuk dari hasil Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut Tahun 1974 yang diadakan oleh Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee) IMO, khususnya pada Chapter VI, part A, regulation 2 tentang Verified Gross Mass (VGM) yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2016 di seluruh dunia.

Comments are closed.