Presiden Jokowi Minta Kebijakan Kelautan Diperkuat

65
2595

(maritimedia.com) – JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Kemaritiman mengkoordinasikan penguatan kebijakan kelautan sederhana dan implementatif dalam waktu secepatnya.

“Menko Kemaritiman diberikan waktu sampai dengan bulan Juli agar kebijakan yang implementatif itu bisa segera dibuat,” ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan serta Pembangunan Industri Perikanan dan Kelautan, pada Rabu (15/6), di Kantor Presiden, Jakarta.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong jajaran Kementerian terkait untuk mulai mengembangkan dan mengkampanyekan memakan ikan sebagai pengganti daging. Alasannya, karena kalau makan ikan itu tidak ada halal haram, semua ikan adalah halal.

“Dengan demikian, kampanye untuk memakan ikan ini akan dilakukan untuk pengganti daging,” kata Pramono Anung kepada wartawan bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Lebih lanjut, Pramono menyebutkan, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah penyelundupan sumber daya kelautan. Presiden Jokowi menekankan perlunya koordinasi antara Kapolri, Panglima TNI, Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sementara itu Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pemerintah ingin memanfaatkan sektor maritim untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana ada tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan pemerintah.

Pertama, dengan membangun budaya maritim, agar masyarakat Indonesia bisa mencintai lautnya. Kedua, pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga, membangun tata ruang dan lingkungan laut yang baik, agar potensi kelautan bisa terjaga lestari dan bermanfaat untuk masa mendatang.

Keempat, membangun infrastruktur dan konektivitas antar pulau dengan program Tol Laut. Program ini penting untuk meningkatkan integrasi dan konektivitas antar wilayah, sehingga bisa mengurangi biaya logistik.

Kelima, membangun pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman. Keenam, menggalakkan diplomasi maritim.

Dan ketujuh, memperkuat keamanan maritim. “Presiden meminta betul-betul ada kerjasama pihak-pihak yang mengatur keamanan maritim agar penyelundupan di Indonesia bisa berkurang,” ujar Menko Rizal Ramli.

Sedangkan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa satu tahun terakhir pertumbuhan nilai tukar nelayan sangat bagus. “Nilai tukar nelayan di awal pemerintahan Pak Jokowi ini cuma 102 sekarang sudah di 110, bahkan di Bitung sudah 111,” ucap Menteri Susi.

Mengenai deregulasi, lanjut Menteri Susi, surat edaran sudah dibuat pada 7 November 2014 bahwa kapal-kapal kecil nelayan itu dibebaskan dari keharusan membuat izin-izin layar, SLO dan  sebagainya.

“Untuk izin angkut dari wilayah tangkap ke pelabuhan juga sudah saya relaksasi dan buka sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tetapi kebijakan untuk kapal asing ilegal destructive fishing yaitu pakai bom dan lain sebagainya itu tetap harus kita tegakkan,” tegas Menteri Susi.

Comments are closed.