(maritimedia.com) – SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di hadapan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang dipimpin Sekretaris Jenderal IMO Ki Tack Lim di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Selasa (20/4).
Di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara anggota IMO, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia akan terus bersikap tegas untuk tidak mentolerir aksi-aksi illegal fishing di perairan Indonesia yang dipandang sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
“Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut. Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran,” kata Presiden Jokowi berdasarkan keterangan Tim Komunikasi Presiden.
Presiden Jokowi juga menyebutkan, bagi bangsa Indonesia, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik. Indonesia pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Namun, seperti yang sering disampaikan Presiden Jokowi, sudah terlalu lama bangsa Indonesia memunggungi laut, padahal jati diri kami adalah jadi diri maritim, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayah kami terdiri dari air. Air yang kaya sumber daya maritim, ikan, gas, minyak dan keragaman hayati.
“Oleh karena itu, pemerintahan saya berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidiri kami sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya.
Indonesia memandang penting IMO, terlebih lagi IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, dapat berjalan dengan baik, dan atas dasar kerangka pengaturan yang disepakati bersama.
Dalam kesempatan sidang IMO itu hadir juga Menlu Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, Mendag Thomas Lembong dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
