Hindari Pemalsuan Penerbitan Izin Usaha Keagenan Kapal, Kemenhub Gunakan Blanko Cetakan Khusus

99
5054

(maritimedia.com) – JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan menggunakan dokumen khusus hasil cetakan Perum Peruri dalam penerbitan sertifikat ataupun dokumen surat izin usaha perusahaan keagenan kapal (SIUPKK).


Hal ini guna menghindari terjadinya praktik hadirnya surat ijin palsu pada jenis kegiatan usaha tersebut.


Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wigyo mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini, banyak terjadi praktik pemalsuan surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) yang diterbitkan oleh Kemenhub.


Karena itulah Kemenhub menggunakan dokumen khusus hasil cetakan Perum Peruri. Dan sesuai aturan yang berlaku dalam penerbitan dokumen SIUPKK, akan dikenakan tarif per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).


“Nantinya setiap blanko SIUPKK cetakan Perum Peruri yang digunakan dalam perizinan usaha keagenan kapal tersebut akan dikenakan tarif Rp1 juta per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)”, kata Wigyo.


Wigyo menjelaskan dengan blanko khusus dari Perum Peruri tersebut akan memudahkan Kemenhub dalam pengecekan praktek pemalsuan dokuen perizinan.


“Jadi nantinya dengan blanko dari Perum Peruri dan data SIUPKK kita input di Direktorat Perhubungan Laut, maka akan memudahkan untuk pengecekan jika terjadi praktik pemalsuan dokumen perizinan,” jelas Wigyo pada workshop Peraturan Menteri Perhubungan No. 11/ 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, Selasa (15/3).


Workshop diikuti perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia anggota Indonesia Shiping Agency Association (ISAA) perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Dumai, Palembang, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Selatan & Barat, Nusa Tenggara Timur, Balikpapan serta stakeholder terkait lainya.

Comments are closed.