Target Dwelling Time 3 Hari, Operasikan KA Pelabuhan dan Maksimalkan Pelabuhan Sekitar Tanjung Priok

8
2105

(maritimedia.com) – JAKARTA – Presiden Jokowi menginginkan waktu tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dapat kembali meramping menjadi 3 hari pada bulan depan.


“Target saya kira-kira bulan depan harus sudah masuk ke angka 3 hari maksimal, nanti kita lihat prosesnya bulan depan,” ucap Presiden Jokowi waktu itu setelah peresmian Pusat Logistik Berikat (PBL) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis lalu.


Guna mewujudkan target baru yang diberikan Presiden Jokowi soal dwelling time tersebut, Ketua Satgas Dwelling Time Agung Kuswandono, mengusulkan agar menggunakan pelabuhan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. “Kami mengusulkan, untuk mengurangi dwelling time kita perlu menengok pelabuhan di sekitar Tanjung Priok,” ucap Agung, Senin (14/3).


Agung menjelaskan selama ini dalam menangani dwelling time terlalu fokus di Pelabuhan Tanjung Priok, seolah-olah di sekitarnya tidak ada pelabuhan yang sanggup untuk bantu Tanjung Priok.


“Tadi pagi saya dapat info bahwa di Banten selama ini sudah ada tiga pelabuhan yang bisa disiapkan untuk menampung kontainer perusahaan di Banten yang selama ini hanya digunakan untuk barang curah. Padahal bisa digunakan untuk sandar kapal kontainer kapal besar,” jelas Agung.


Tiga pelabuhan di Banten tersebut kata Agung bernama Ciwandan, Cigading dan Merak Mas. Pelabuhan-pelabuhan ini diklaim mampu menampung kapal besar untuk bongkar muat kontainer.


Lebih lanjut Agung menjelaskan selain pelabuhan di Banten, pengoperasian kereta pelabuhan juga diklaim mampu mengurangi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.


Kereta pelabuhan ini akan dilakukan uji coba dalam bulan Maret, sehingga target yang diberikan Presiden Jokowi soal dwelling time diperkirakan dapat terpenuhi. “Pembangunan jalur kereta itu sudah selesai 95 persen. Artinya dalam waktu dekat kereta api sudah bisa berjalan normal,” ucap Agung.


Agung menambahkan, saat ini kereta pelabuhan hanya tinggal penyelesaian proses administrasi yang harus diselesaikan, antara Kementerian PUPR, PT KAI dan JICT.


“Itu masalah teknis yang diperintahkan pak Menko untuk segera dibereskan. Dengan demikian, target Maret ini ditargetkan beroperasi normal, bisa dilaksanakan,” pungkas Agung.

Comments are closed.