Pusat Logistik Berikat Diresmikan, Logistik ASEAN Ditargetkan Pindah ke Indonesia

283
6857

(maritimedia.com) – JAKARTA – Presiden Joko Widodo menargetkan pusat logistik ASEAN pindah ke Indonesia setelah peresmian Pusat Logistik Berikat di Tanah Air.


“Semua. Iya dong. Semua pindah ke sini karena konsumsi di sini, produksi di sini, 45 persen konsumsi di sini PDB ada di Indonesia,” kata Presiden Jokowi setelah meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis.

 


Presiden berharap logistik-logistik yang semula harus diambil di negara-negara lain atau negara tetangga ASEAN, berpindah ke Indonesia pasca PLB diresmikan.


Adapun perusahaan penerima fasilitas PLB yaitu, PT Cipta Krida Bahari (Cakung), PT Petrosea Tbk (Balikpapan), PT Pelabuhan Panajam (Eastkal-Astra Group) (Balikpapan), PT Kamadjaja Logistics (Cibitung) dan PT Toyota Manufacturing Indonesia (Karawang).


Selanjutnya ada PT Agility International, PT Gerbang Teknologi Cikarang (Cikarang Dry Port), PT Dunia Express (Sunter dan Karawang), PT Khrisna Cargo (Benoa dan Denpasar), PT Vopak Terminal Merak (Merak) dan terakhir PT Dahana (Persero) (Subang)‎.


Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, dwelling time di pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.


Karena itulah, Presiden menginginkan waktu tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dapat kembali meramping menjadi 3 hari pada bulan depan.


Menurut Presiden, memasuki era kompetisi, Indonesia harus terus berbenah untuk merampingkan waktu dwelling time agar bisa setara dengan Malaysia dan Singapura, yang diketahui memiliki waktu dwelling time maksimal 2 hari.


“Target saya kira-kira bulan depan harus sudah masuk ke angka 3 hari maksimal, nanti kita lihat prosesnya bulan depan,” ucap Presiden Jokowi.


Pusat Logistik Berikat merupakan gudang logistik multi fungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM, serta fleksibilitas operasional.

Comments are closed.