Pungutan Liar di Laut Jadikan Angkutan Moda Laut Mahal

0
581

(maritimedia.com) – JAKARTA – Pungutan liar tidak hanya terjadi di daratan saja, namun  hal serupa juga terjadi di perairan Indonesia, sehingga tidak mengherankan bila tarif angkutan moda laut ini menjadi mahal.


Hal ini dikemukakan pakar hukum maritim DR Chandra Motik dalam seminar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Maritim, Sabtu (13/9/2014) di Hotel Sultan, Jakarta.


Menurut Chandra, berbeda  dengan di darat, kesalahan pengguna motor yang melakukan pelanggaran diberikan surat tilang dan di proses di pengadilan. Sementara di laut sering terjadi tindak pemerasan. Kasus seperti itu kerap terjadi dan seakan dibiarkan oleh pemerintah sehingga dianggap sudah biasa.


“ Saya sudah berjuang sejak tahun 1970. Namun , tetap saja masih berlangsung praktek ini. Pembiaran ini menyebabkan orang tidak ingin berinvestasi di laut.” katanya


Chandra mengutarakan penegakan hukum di laut harus mendapat perhatian dari pemerintah .Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi para pelaku usaha, khususnya industri Pelayaran Nasional.


Sejauh ini  kata Chandra  banyaknya lembaga yang memilik kewenangan dalam melaksanakan tugas pengamanan dan keselamatan di laut, sehingga seringkali tumpang tindih dan bahkan menjadi alat “pemerasan”.


“ Saya mengharap pemerintah segera bentuk badan penjaga laut dan pantai atau semacam Sea and Coast Guard supaya terfokus pada satu lembaga khusus, tidak diatur oleh 13 instansi seperti yang terjadi saat ini.” Kata Ketua  ILUNI UI.


Chandra  mengakui kehadiran  Coast Guard sangat dibutuhkan  guna menyatukan  kordinasi  antar instansi penegak hukum di laut serta memberikan kepastian penegakan hukum dan penangananya di seluruh Indonesia.

Comments are closed.