Industri Galangan Kapal : Iperindo Anggap Kalkulasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Membingungkan

0
574

(maritimedia.com) – JAKARTA – Pelaku usaha industri galangan kapal di Indonesia mempertanyakan kalkulasi penerimaan pajak oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, jika negara memberikan insentif fiskal berupa bea masuk komponen dan PPN atas pembangunan kapal.


“Kalkulasi BKF yang menyebutkan insentif fiskal bagi galangan akan menekan penerimaan pajak itu membingungkan. Kami kira, itu perlu diluruskan karena insentif itu pasti menguntungkan negara,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo), Eddy K Logam, Minggu (14/5/2014).


Eddy menyatakan, hal itu menanggapi pernyataan Kepala BKF Andin Hadiyanto baru-baru ini. “Kami bisa pastikan, insentif PPN itu akan menguntungkan negara secara ekonomi maupun penerimaan negara,” katanya.


Eddy menjelaskan, pembebasan PPN bagi industri galangan kapal dalam jangka pendek tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak negara, tetapi dalam jangka menengah dan panjang, akan memberikan dampak besar bagi penerimaan negara.


Eddy mengingatkan pertumbuhan industri galangan memiliki dampak multiplier yang besar terhadap berbagai sektor usaha yang padat karya. Dia memastikan jika insentif ini diberikan, produk industri perkapalan memiliki daya saing tinggi, order kapal meningkat dan sektor industri terkait berkembang.


“Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kami harapkan tidak memandang sektor maritim sebagai sektor yang tidak strategis. Dari aspek ekonomi dan kedaulatan, sektor maritim memiliki peran strategis. Selama ini, kebijakan fiskal kita yang memberatkan,” tegasnya.


Sebelumnya, Kepala BKF Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan kebijakan insentif fiskal bagi galangan kapal akan menekan peneriman pajak. Selain itu, butuh kajian akademik dan jaminan bahwa insentif itu benar-benar diberikan kepada sektor strategis dan UMKM.

Comments are closed.