Pemerintah diharapkan lebih serius menggarap SDM kepelabuhanan dengan kualitas bukan dengan jalan pintas

0
315

Pemerintah dalam hal ini lewat direktur jenderal perhubungan laut diharapkan lebih serius menggarap kualifikasi SDM aparat kepelabuhanan nasional dengan kualfikasi dan model pendidikan yang lebih terstruktur bukan dengan cara karbitan dengan model lokakarya dua harian yang telah dilakukan dalam satu-dua bulan belakangan ini.

Dalam pasal 86 UU 17/08 tentang pelayaran nasional memang mensyaratkan bahwa:

“Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.”

 

Selanjutnya bunyi pasal ini kemudian lebih dijabarkan dalam PP 61/2009 tentang kepelabuhanan, khususnya pasal 47 ayat 1-3, yang mana secara detail di ayatnya yang ketiga mensyaratkan kompetisi aparat otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan yang berstatus pegawai negeri sipil itu disyaratkan memiliki kompetensi berkaitan dengan manajemen kepelabuhanan (perencanaan, dan operasional pelabuhan, dan aktivitas pemanduan), manajemen angkutan laut dan pengetahuan kontraktual/perjanjian.

 

Namun persyaratan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu serta pemahaman yang kuat di lapangan (karena fungsi aparat tersebut dasarnya sebagai otoritas) kenyataannya dilalui dengan jalan pintas melalui lokakarya dua harian (entah itu 2×24 jam atau berapa) dan setelah itu bersetifikat memiliki kompetensi dasar.  Alangkah mudah dan gampangnya proses itu…

 

Kalau saya perkirakan memang ada sekitar 1000 unit lebih organisasi yang butuh pelatihan ini baik dinas-dinas perhubungan (propinsi, kota, dan kabupaten), kantor-kantor Adpel (administrator pelabuhan) , kepala-kepala kantor pelabuhan-pelabuhan lokal (non-komersial atau pelabuhan yang tidak diusahakan di daerah), operator pelabuhan-pelabuhan industrial atau khusus baik oleh pihak BUMN dan BUMD.

 

Namun, beginikah cara kita membangun mutu pelabuhan-pelabuhan kita dengan menyediakan SDM yang hanya dilatih satu-dua hari saja? Lalu kemana sejumlah sekolah dan pusat-pusat pelatihan yang ada dibawah Departemen Perhubungan? Juga bagaimana dengan banyaknya Universitas dan Perguruan tinggi yang juga sudah menyediakan sistem pendidikan serupa dalam rentang waktu puluhan tahun membangun dan menghabiskan sumber daya serta kapasitas keilmuan dan keahliannya di bidang kepelabuhanan ini?

 

Bukankah kita justru membutuhkan aparat di unit otoritas pelabuhan (OP) dan penyelenggara pelabuhan yang dalam berbagai level yang mampu mengkombinasikan segala kemampuan teknis, komersial, hukum, dan inovasi proses perdagangan baik dalam skala kecil dan besar untuk kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah jasa pelabuhannya?

Sudah banyak fakta keluhan otoritas atau manajemen pelabuhan yang tidak acuh atas kinerja, klaim, persoalan keamanan, keselamatan, lingkungan maritim, ketenagakerjaan, dan persoalan tidak sinkronnya ekonomi daerah dengan pelabuhan yang sedang dikelola.

Karenanya, kita butuh sebuah proses yang berkualitas dengan infrastruktur pendidikan dan pelatihan eksis yang saya kira cukup baik untuk kita manfaatkan. Dan bukan dengan melakukan proses jalur pintas seperti ini. Karena kalau seperti ini prosesnya maka yang terjadi adalah garbage in and garbage out.

 

Acara lokakarya yang sebenarnya lebih ke arah urusan sosialisasi UU 17/08 dan PP 61/09 seharusnya bukan menjadi ajang memberikan membagi-bagikan sertifikat kompetensi dengan gampangan. Lebih bijak kedua hal ini dipisahkan dengan jelas. Menjaring partisipasi masyarakat dan seluruh stake-holder berkaitan dengan sosialisasi jangan lantas diiming-imingi sertifikat kompeten sebagai aparat otoritas pelabuhan plus teguran jika tak datang.

 

Sementara untuk proses pendidikan dan pelatihan, seyogyanya ditjen hubla konsisten dengan amanat UU 17/2008 bab XVI tentang sumber daya manusia dimana disana penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia baik di bidang pelayaran termasuk di dalamnya pelabuhan walaupun dalam konteks non-formal perlu mengikuti model-model pendidikan dan pelatihan yang baku bukan dengan cara pelatihan ala sosialisasi di hotel tanpa berbagai fasilitas pendidikan yang dicampur-adukkan dengan embel-embel sosialisasi.

 

Sementara pun jika sosialisasi plus-plus tadi ada aktivitas pelatihannya, yang kemudian menjadi pertanyaan apakah proses pedagogic dari kegiatan pelatihan itu benar-benar dilalui dengan baik? Dalam arti apa ada proses perancangan kurikulum yang tepat atau efektif, lalu adakah target pelatihan yang jelas baik dari aspek kognitif, motorik, dan partisipatif peserta. Serta yang utama juga apakah tersedia proses evaluasi (uji) bukan hanya di ruang kelas (hotel) itu sendiri tapi juga pasca pelatihan, dan siapa atau bagaimana melakukannya.

Juga berkaitan dengan prose situ semua, apa ada fasilitas atau penunjang pendidikan yang dipakai? Layak atau kompetenkah segala fasilitas dan pendukung pelatihan itu. Termasuk para pengajarnya, apakah mereka juga sudah bersertifikasi. Semisal apakah para pembicaranya juga sudah bersertifikasi? Siapapun dia, baik pembesar (pejabat eselon satu hingga tiga) maupun petugas lapangan semestinya harus mematuhi itu, kalau kita benar-benar hendak menegakkan prinsip obyektifitas sebagai variable utama.

 

Saya teringat sekali, ada seorang professor geoteknik di kampus saya (ITS) tahun 2004 harus duduk mengikuti sebuah ujian kompetensi ahli ukur tanah yang dilakukan asosiasi mereka. Penguji lokalnya saya denger salah satunya adalah seorang staf pengajar di fakultasnya dan seorang karyawan lab yang notabene petugas di lab nya sendiri. Karena harus mengikuti aturan, sang professor harus ikut dua kali duduk dalam ujian itu supaya bisa lulus memenuhi syarat sebagai ahli ukur tanah yang membutuhkan berbagai keahlian yang penuh dengan kasus-kasus real di lapangan yang berstandar internasional. Mengikuti pola dan prinsip dari contoh proses pelatihan kompetensi ini, seharusnya demikian bagi proses SDM kepelabuhanan kita saat ini.

 

Karenanya ditjen perhubungan laut lewat direktorat pelabuhan dan pengerukan perlu dengan cepat mengubah cara-cara pelatihan menurut saya kurang pantas dan mengedepankan proses yang berkualitas ini. Lakukanlah proses pelatihan yang mengedepankan kualitas, proses yang terukur, dan kecapakan yang teruji melalui mode-model pendidikan yang sudah dipercaya masyarakat maritim nasional.

 

                                                                                                                                                    Oleh :

Saut Gurning

Fakultas Teknologi Kelautan, ITS Surabaya

 

 

Comments are closed.