KADIN : PASTIKAN PP ANGKUTAN PERAIRAN ATUR B/M

207
5014

JAKARTA: Kadin meminta pemerintah memastikan pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat tidak dihilangkan saat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Angkutan Perairan. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perhubungan Kelautan dan Kepelabuhanan Kadin Anwar Sata mengatakan permintaan itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan yang tidak mengatur usaha bongkar muat.

Dia memaparkan draf RPP Angkutan Perairan belum dibahas, padahal pelaku usaha menunggu adanya kepastian hukum melalui aturan turunan dari UU No.17/2009 tentang Pelayaran itu.

“Di dalam draf RPP tentang Angkutan Perairan sudah memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat, kami ingin mengawalnya dan berharap pemerintah memastikan pasal-pasal itu tidak hilang saat dibahas nanti,” katanya kepada Bisnis kemarin.

Menurut dia, perusahaan bongkar muat nasional khawatir peran mereka hilang menyusul terbitnya PP No.61/ 2009 tentang Kepelabuhanan. PP itu tidak memuat pasal tentang bongkar muat kendati Kadin mengusulkan agar dimasukkan.

Dia menjelaskan pemuatan pasal mengenai bongkar muat di dalam PP Angkutan Perairan sangat penting agar sektor usaha yang jumlahnya hampir 1.000 perusahaan tersebut memiliki kepastian hukum dalam berusaha.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Bobby R. Mamahit sebelumnya mengatakan perusahaan bongkar muat tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kegiatan usahanya, karena PP Angkutan Perairan akan mengakomodasi ketentuan berusaha kegiatan itu.

“Kegiatan bongkar muat merupakan rangkaian logistik bersama dengan kegiatan forwarder. Itu semua akan diatur dalam PP Angkutan Perairan yang sekarang masih dalam penggodokan,” katanya.

Dia menjelaskan kegiatan bongkar muat dilakukan saat kapal sandar untuk memasukkan dan mengeluarkan barang dari dan ke kapal. Adapun, kegiatan mengantar barang ke gudang dan diserahkan kepada pemilik akan dilakukan oleh forwarder. Di dalam UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran juga dijelaskan bahwa kegiatan bongkar muat masuk ke dalam bab mengenai angkutan perairan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Bambang K. Rahwardi menegaskan usaha bongkar muat sudah diakui sebagai bagian dari kegiatan jasa kepelabuhanan di dalam UU Pelayaran.

Namun, menurut dia, perusahaan bongkar muat tidak memperoleh kepastian hukum dalam berusaha setelah PP No.61/ 2009 terbit sehingga asosiasinya meminta pemerintah mengeluarkan peraturan menteri (permen)

Comments are closed.